Anggaran untuk Jama’ah Haji asal Jakarta Perlu Terus Dilanjutkan


Bang Sani Pimpin KonPress Dana Bantuan Haji Jakarta didampingi Pak Dite (Foto : SuaraJakarta.co/Ardy)

Triwisaksana (Bang Sani) Saat Pimpin KonPress Dukungan terhadap Dana Bantuan Haji Jakarta didampingi Dite Abimanyu  (Foto : SuaraJakarta.co/Ardy)

Anggaran untuk Jama’ah Haji asal Jakarta Perlu Terus Dilanjutkan

Belum lama ini Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melarang seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia untuk mengalokasikan dana dari APBD untuk bantuan penyelenggaraan haji bagi jama’ah haji asal daerahnya. Pelarangan tersebut termasuk diberikan kepada Pemda DKI Jakarta melalui catatan penolakan atas APBD DKI Jakarta Tahun 2012.  Hal ini didasarkan atas ketentuan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun Tahun 2006 yang sudah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 dan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Mendagri berpendapat bahwa bantuan bagi penyelenggaraan haji masuk dalam kategori bantuan sosial yang harus diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya seperti diatur dalam Pasal 45 Permendagri No. 45 Tahun 2011. Mendagri menilai bantuan bagi penyelenggaraan haji bagi jama’ah haji yang dilakukan di Jakarta dilakukan secara terus menerus setiap tahunnya sehingga dianggap melanggar ketentuan tentang bantuan sosial ini. Kemungkinan Mendagri juga menilai   mungkin menganggap bahwa alokasi penyediaan fasilitas haji telah masuk dalam biaya haji yang dibayarkan oleh para jamaah haji dan penyediaan fasilitas tersebutpun menjadi tanggung jawab pemerintah pusat sebagai penyelenggara haji.

Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta menilai bahwa alokasi anggaran untuk bantuan penyelenggaraan haji bagi jama’ah haji masih layak dan tetap diperlukan dan tidak melanggar peraturan perundangan yang ada. Hal ini didasarkan ketentuan dalam Pasal 7 UU No. 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Perlu No. 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan ibadah haji serta peraturan pelaksana dibawahnya. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa “jamaah haji berhak memperoleh pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dalam menjalankan ibadah haji, yang meliputi pelayanan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan pelayanan kesehatan yang memadai” Selain itu pasal Pasal 9 UU No. 13 tahun 2008 dinyatakan bahwa bahwa penyelenggaraan Ibadah Haji pada di tingkat provinsi dikoordinasi oleh Gubernur dengan mengangkat petugas yang menyertai Jamaah Haji. Dalam pasal 11 juga disebutkan bahwa biaya operasional Panitia Penyelenggara Ibadah Haji dan petugas operasional daerah dibebankan pada APBD dan ketentuan lebih rinci diatur dalam pasal 19 PP No. 79 tahun 2012.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Fraksi PKS menilai sangatlah wajar jika Pemda, termasuk Pemprop DKI Jakarta mengalokasikan anggaran dari APBD untuk penyelenggaraan haji untuk jama’ah haji asal DKI Jakarta seperti anggaran untuk konsumsi, transportasi dan pendamping haji. Oleh karena itu Fraksi PKS mendukung Gubernur Joko Widodo yang tetap mengalokasikan anggaran dari APBD untuk bantuan bagi jama’ah haji asal DKI Jakarta dalam rangka pemenuhan tugas dan tanggungjawab penyelenggaraan haji pada tingkat propinsi DKI Jakarta. Apalagi APBD DKI Jakarta yang cukup besar memungkinkan untuk adanya alokasi tersebut. Hal ini dilakukan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi Jamaah Haji sehingga Jamaah Haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam.

Disamping itu, dalam upaya memperkuat akuntabilitas dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran daerah dalam penyelenggaraan haji ini, maka Fraksi PKS melihat perlu dilakukan penyempurnaan kebijakan atas pengalokasian serta pelaksanaan anggaran penyelenggaraan ibadah haji  dalam APBD. Disisi Kementerian Dalam Negeri, Fraksi PKS meminta Mendagri memperjelas pedoman penyusunan APBD khususnya yang terkait dalam alokasi anggaran untuk mendukung penyelenggaraan Ibadah Haji yang menjadi kewenangan dan tugas Pemerintah Daerah. Sementara di sisi Pemprop DKI Jakarta, Fraksi PKS meminta agar Pemprop DKI Jakarta Menetapkan standar pelayanan haji yang ingin diberikan kepada jamaah asal Provinsi DKI Jakarta, beserta indicator kinerja. Sehingga dapat ditentukan beban biaya yang dibebankan kepada Jamaah Haji dan beban subsidi yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi standar pelayanan tersebut. Fraksi PKS juga meminta Pemprop DKI Jakarta melakukan komunikasi dengan Kementerian Agama dalam mperjelas lingkup tugas dan kewenangan dari Pemerintah Daerah dalam keseluruhan sistem penyelenggaraan Ibadah Haji.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS)
DPRD DKI Jakarta

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: